GBC'

Pengajuan Sporadik Tidak Dilayani, Pelayanan Publik Desa Mangunjaya Buruk

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 menyebutkan Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajibannya. Dan juga dilarang melakukan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu. Namun hal ini terjadi di Desa Mangunjaya Kabupaten Bekasi dimana salah satu warganya Ibu Muniroh tidak mendapatkan pelayanan saat mengurus Sporadik atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah.

WINABEBAG'

Kejadian ini diungkapkan oleh Stephen Panjaitan, SH., MBA selaku kuasa hukum Ibu Muniroh yang merupakan ahli waris almarhum Sapri bin Moh. Sahri yang beralamat di Kp. Siluman RT. 03 RW. 02 Dusun I Desa Mangun Jaya Kecamatan Tambun Selatan. Stephen dari Kantor Law Firm & Investor Consultant Stephen Panjaitan & Partners menyebutkan, sudah sejak Oktober 2019 Sporadik tanah girik C No. 3454 Persil 250 atas nama almarhum Sapri bin Moh Sahri yang diajukan ke Kepala Desa Mangunjaya hingga kini belum mendapat tanggapan.

“Bahkan kami  sudah berkirim surat kepada Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja ,S.H sebanyak 2 kali, agar Bapak Bupati memberikan perhatian terhadap pelayanan publik yang buruk dari Desa Mangunjaya. Hari ini (5/12/19) kami bersama ahli waris kembali datang ke kantor Bupati untuk mempertanyakan surat yang sudah kami kirim. Tadi sudah diterima Kabiro Hukum dan katanya akan ditindaklanjuti dan difasilitasi,” ungkap Stephen kepada wartawan.

Lebih lanjut disampaikan, pengajuan Permohonan Surat Sporadik ini berdasarkan dokumen berupa Surat Jual Beli Mutlak Sebidang Tanah yang berdiri Bangunan Tempat Tinggal Mutlak dengan SEGEL tertanggal 22 Mei 1975 dan IPEDA / Girik C No. 3454 Persil 250 tertanggal 11 Desember 1975. Juga berdasarkan Surat Pengecekan PPAT dari Kecamatan Tambun Selatan Nomor 470/91/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019 yang menjelaskan bahwa tidak adanya pelepasan hak atas nama dan girik tersebut, IPEDA nomor : 23/Des/1975 tertanggal 11 Desember 1975 terlegalisir atas Nama Almarhum Sapri bin Moh. Sahri.

“Jadi tidak ada alasan dari Pihak Kepala Desa untuk tidak mengeluarkan Sporadik. Apalagi dari RT dan RW sudah membubuhkan tanda tangan sebagai bukti pengakuan atas kepemilikan tanah tersebut oleh ahli waris almarhum Sapri bin Moh. Sahri,” ungkap Stephen yang juga akan berkirim surat ke Gubernur Jawa Barat hingga Ombudsmen jika Bupati Bekasi tidak menaruh perhatian terhadap masalah ini.

25 Tahun Tanah Diserobot

Stephen  bersama tim kuasa hukum merasa terpanggil melihat kondisi keluarga ahli waris almarhum Sapri yang hidup serba kekurangan dan hanya tinggal di rumah petak seluas 2×3 meter di pinggir kota Jakarta. Padahal ahli waris sebanyak 6 orang ini sebenarnya memiliki tanah seluas 800 meter terletak di Jalan Raya Mangunjaya. Namun sejak 25 tahun yang lalu, tanah tersebut diserobot oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan menyewakan ke orang lain untuk kios-kios.

Selama ini keluarga ahli waris sudah berusaha menuntut haknya namun selalu gagal. Akhirnya Kantor Law Firm & Investor Consultant Stephen Panjaitan & Partners datang untuk membantu mengembalikan hak ahli waris. Setelah melalui perjuangan panjang disertai bukti-bukti kepemilikan yang sah, akhirnya tanah tersebut bisa kembali dikuasai. Agar kejadian penyerobotan ini tidak terulang maka melalui kuasa hukumnya mengajukan Permohonan Surat Sporadik ke Kantor Desa Mangunjaya. Namun sayang usaha tersebut menghadapi karang terjal, karena tidak mendapat tanggapan atau diabaikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar